Text
DAMPAK KELAYAKAN FINANSIAL PEMBANGUNAN JALAN TOL BARU DENGAN PENAMBAHAN LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) DI INDONESIA
Ketidakmampuan pemerintah di banyak negara berkembang untuk menyediakan infrastruktur dasar telah mendorong adopsi skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun banyak negara berkembang gagal menarik investasi swasta dengan KPBU dengan jumlah yang diharapkan. Makalah ini mengembangkan skema alternatif yang dapat meminimalkan kesenjangan pendanaan dan mempromosikan investasi infrastruktur yang berkelanjutan melalui amandemen perjanjian KPBU dengan melakukan penyesuaian tarif khusus pada jalan tol yang ada. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dilakukan pengembangan model konseptual dan analisis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan lingkup perjanjian KPBU dalam pengembangan jalan tol baru dengan melakukan penyesuaian tarif pada jalan tol yang ditambah lingkupkan meningkatkan net present value karena arus kas masuk di awal lebih besar, sehingga pay back period juga lebih cepat. Selain itu, skema ini mengurangi kebutuhan cash deficiency support selama periode awal operasi. Alternatif skema ini juga dapat meminimalkan kebutuhan dukungan langsung dari Pemerintah, dapat memberikan tarif wajar bagi pengguna jalan tol baru, dan memberikan pengembalian investasi yang menarik untuk kepentingan swasta.
30007203 | 7203 | RLC MM (Rak Tesis) | Available |
No other version available